Sejak 2025 seluruh faktur pajak dibuat lewat Coretax, sistem inti administrasi perpajakan DJP. Bagi Pedagang Besar Farmasi yang PKP, ini pekerjaan rutin dengan volume besar: ratusan sampai ribuan faktur penjualan ke apotek, klinik, rumah sakit, dan instansi pemerintah setiap bulan. Kesalahan kecil, seperti kode transaksi yang keliru atau faktur yang terlambat diunggah, bukan hanya berujung denda bagi PBF, tetapi juga membuat pajak masukan pelanggan tidak bisa dikreditkan. Itu masalah yang cepat sampai ke meja negosiasi.
Artikel ini merangkum aturan yang paling sering bersinggungan dengan PBF, berdasarkan PMK 131/2024, PMK 81/2024, PER-11/PJ/2025, dan template impor resmi DJP.
1. Tarif: PPN 12% dengan DPP Nilai Lain 11/12
Sejak 1 Januari 2025 tarif PPN adalah 12% (UU PPN Pasal 7 ayat 1 huruf b). Untuk barang yang bukan barang mewah, PMK 131/2024 menetapkan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Obat tidak termasuk barang yang tidak dikenai PPN dan bukan barang mewah, sehingga penyerahan obat oleh PBF dihitung:
| Komponen | Contoh harga jual Rp12.000.000 |
|---|---|
| DPP (harga jual โ potongan harga) | Rp12.000.000 |
| DPP nilai lain = 11/12 ร DPP | Rp11.000.000 |
| PPN = 12% ร DPP nilai lain | Rp1.320.000 (efektif 11%) |
Harga jual mencakup semua biaya yang diminta penjual karena penyerahan, dan tidak termasuk potongan harga yang dicantumkan dalam faktur (UU PPN Pasal 1 angka 18). Jadi diskon yang tercantum di faktur mengurangi DPP, sedangkan ongkos kirim yang ditagihkan kepada pembeli atas penyerahan obat ikut menjadi bagian harga jual. Cara menyajikan ongkos kirim di faktur sebaiknya dikonfirmasi dengan konsultan pajak Anda.
2. Kode Transaksi yang Dipakai PBF
Kode transaksi menentukan cara PPN dipungut. Menurut Lampiran D PER-11/PJ/2025 dan contoh di PER-1/PJ/2025:
| Kode | Kapan dipakai PBF |
|---|---|
| 04 | Penjualan obat pada umumnya, karena DPP-nya memakai nilai lain 11/12. Ini kode bawaan untuk sebagian besar faktur PBF. |
| 02 | Penjualan kepada instansi pemerintah yang menjadi pemungut PPN. DPP tetap 11/12, tetapi PPN dipungut oleh instansi. |
| 03 | Penjualan kepada BUMN dan anak usaha BUMN tertentu yang menjadi pemungut PPN, misalnya PT Kimia Farma Apotek, bila pembayaran lebih dari Rp10.000.000 termasuk PPN (PMK 81/2024 Pasal 292โ294). Di bawah batas itu kembali ke kode 04. |
| 08 | Penyerahan yang dibebaskan PPN. Untuk farmasi, PP 49/2022 Pasal 3 membebaskan vaksin polio untuk Pekan Imunisasi Nasional dan vaksin penanggulangan COVID-19. Wajib disertai keterangan tambahan dan cap fasilitas. |
Bila beberapa kondisi terpenuhi sekaligus, kode fasilitas (07/08) didahulukan, lalu kode pemungut (02/03), baru kode lainnya. Faktur dengan kode transaksi yang salah tergolong tidak lengkap atau tidak benar: PBF dikenai denda dan pembeli tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya (PER-11/PJ/2025 Pasal 57).
3. Mengisi Data Barang dan Pembeli dengan Benar
Kode barang dan satuan
- Kode barang 6 digit mengikuti daftar resmi DJP (Lampiran Kode Jenis Barang, Buku Manual Coretax SPT Masa PPN). Untuk farmasi: 300400 obat dalam dosis tertentu atau kemasan eceran (sebagian besar obat jadi), 300200 vaksin, serum, dan produk imunologi, 300500 kapas, kasa, dan plester, serta 901800 alat kesehatan. Kode 300000 hanyalah baris induk Bab 30.
- Kode satuan memakai daftar UM resmi, misalnya UM.0022 Boks, UM.0037 Karton, UM.0021 Piece, dan UM.0018 Unit. Tidak ada kode khusus untuk botol, strip, tube, vial, atau ampul, jadi PBF perlu memetakan satuannya sendiri secara konsisten.
Identitas pembeli
- Pembeli ber-NPWP: NPWP 16 digit dan NITKU 22 digit, yaitu NPWP ditambah 6 digit tempat usaha (000000 untuk pusat). Untuk jaringan apotek atau rumah sakit dengan banyak cabang, pastikan NITKU cabang penerima barang yang dipakai.
- Apotek atau klinik perorangan tanpa NPWP: faktur memakai NIK. Bila NIK sudah terdaftar di DJP, NIK diisi sebagai NPWP. Bila belum, kolom NPWP diisi 0000000000000000 dan NIK diisi di kolom dokumen, dengan ID tempat usaha 000000 (Lampiran D angka 3 huruf c).
- Pengecualian faktur tanpa identitas pembeli hanya untuk pedagang eceran yang menjual ke konsumen akhir. Penjualan PBF ke apotek atau rumah sakit untuk kegiatan usaha tidak termasuk pengecualian ini.
4. Tenggat yang Menentukan: Tanggal 20 Bulan Berikutnya
Faktur dibuat saat penyerahan, atau saat pembayaran diterima bila pembayarannya lebih dulu (PER-11/PJ/2025 Pasal 31). Setelah itu ada dua batas waktu yang paling sering terlewat:
| Kondisi | Akibat bagi PBF | Akibat bagi pembeli |
|---|---|---|
| Faktur diunggah dan disetujui DJP setelah tanggal 20 bulan berikutnya (Pasal 44) | Dokumen itu bukan faktur pajak, jadi kewajiban membuat faktur tidak terpenuhi | Pajak masukan tidak dapat dikreditkan |
| Faktur dibuat terlambat tetapi masih โค 3 bulan dari saat seharusnya (Pasal 58) | Denda 1% dari DPP (UU KUP Pasal 14 ayat 4) | Masih dapat dikreditkan |
| Faktur dibuat lebih dari 3 bulan dari saat seharusnya (Pasal 59) | Dianggap tidak membuat faktur, dikenai denda | Pajak masukan tidak dapat dikreditkan |
| Isi faktur tidak lengkap atau tidak benar, termasuk salah kode transaksi (Pasal 57) | Denda 1% dari DPP | Pajak masukan tidak dapat dikreditkan |
Nomor seri faktur 17 digit diberikan otomatis setelah faktur diunggah dan disetujui (Pasal 43). Jadi status yang perlu dipantau bukan "file sudah dibuat", melainkan "faktur sudah disetujui DJP" sebelum tanggal 20.
Pembeli PKP mengkreditkan faktur Anda dari daftar pajak masukan di Coretax, pada masa yang sama atau paling lambat 3 masa pajak berikutnya (Pasal 122). Faktur yang sudah dikreditkan pembeli hanya bisa dibatalkan dengan persetujuan pembeli.
5. Impor XML, Uang Muka, dan Retur
- Impor XML. DJP menyediakan contoh XML dan template Excel beserta converter-nya. Alurnya: Faktur Keluaran โ Impor Data, pantau di XML Monitoring, lalu unggah dan tanda tangani faktur. Faktur dengan data tidak valid, misalnya NIK yang salah, berakhir dengan status ditolak. Karena itu validasi sebelum impor jauh lebih murah daripada memperbaiki setelahnya.
- Uang muka dan pelunasan. Template impor resmi hanya menyediakan jenis faktur "Normal" dan tidak punya kolom uang muka yang telah diterima. Faktur uang muka dan pelunasan perlu dibuat langsung di Coretax, dengan keterangan nama barang sesuai format Lampiran D ("Uang muka sebesar โฆ untuk pembelian โฆ dengan harga jual sebesar โฆ").
- Retur. Nota retur dibuat oleh pembeli, harus dibuat saat barang dikembalikan, dan bila tidak dibuat tepat waktu pengembalian barang dianggap tidak terjadi (PMK 81/2024 Pasal 288). Artinya retur penjualan dari apotek PKP dibuat oleh apotek, sedangkan retur pembelian PBF ke industri farmasi dibuat oleh PBF. DJP menyediakan template XML Retur Faktur Masukan untuk keperluan ini.
6. PPh 22: PBF Justru Dipungut
PBF tidak termasuk pemungut PPh 22 atas penjualannya ke apotek swasta. Sebaliknya, PBF dipungut PPh 22 oleh pihak lain, dan pungutan itu menjadi kredit pajak penghasilan PBF (PMK 81/2024 Pasal 217โ220):
| Pemungut | Tarif | Kapan |
|---|---|---|
| Industri farmasi, saat menjual obat kepada distributor | 0,3% dari DPP PPN | Saat penjualan |
| Instansi pemerintah, atas pembelian barang | 1,5% dari harga beli di luar PPN, kecuali pembayaran โค Rp2.000.000 | Saat pembayaran |
| BUMN dan badan usaha tertentu milik BUMN, termasuk PT Kimia Farma Apotek dan PT Kimia Farma Trading & Distribution | 1,5%, kecuali pembayaran โค Rp10.000.000 | Saat pembayaran |
Dampak praktisnya ada di piutang: pelunasan dari instansi pemerintah atau BUMN masuk lebih kecil dari tagihan karena dipotong PPh 22. Bila potongan itu tidak dicatat bersama bukti potongnya, piutang terlihat kurang bayar dan kredit pajaknya bisa terlewat.
Checklist Coretax untuk PBF
- Master pelanggan berisi NPWP atau NIK, NITKU 22 digit per lokasi, dan jenis pemungut PPN (instansi pemerintah, BUMN, atau umum).
- Master produk berisi kode barang DJP dan pemetaan satuan ke kode UM resmi.
- Diskon tercantum di faktur. Perlakuan ongkir dan pembulatan sudah dikonfirmasi dengan konsultan pajak.
- Tanggal faktur mengikuti tanggal penyerahan dalam waktu Indonesia, bukan tanggal input atau zona waktu server.
- Validasi data sebelum impor XML, lalu pantau XML Monitoring sampai seluruh faktur disetujui.
- Tetapkan tenggat internal, misalnya tanggal 15, agar semua faktur bulan lalu disetujui sebelum tanggal 20.
- Catat nomor faktur 17 digit kembali di sistem penjualan untuk rekonsiliasi dengan pelanggan.
- Catat PPh 22 yang dipotong pelanggan beserta bukti potongnya saat pelunasan.
Bagaimana Sistem Membantu
Coretax menerima data, tetapi tidak memeriksa apakah data penjualan Anda lengkap. Pekerjaan itu ada di sistem penjualan. Reksa, ERP PBF dari ICBDATA, membuat file XML impor Coretax langsung dari faktur penjualan dengan DPP nilai lain 11/12, kode barang dan kode satuan resmi per produk, diskon dalam DPP (ongkir masuk DPP atau tidak diatur per perusahaan, sesuai keputusan konsultan pajak Anda), tanggal dalam WIB, serta kode transaksi otomatis untuk instansi pemerintah dan BUMN pemungut. Pembeli tanpa NPWP diisi dengan NIK sesuai format DJP, dan faktur uang muka dipisahkan ke daftar "buat manual di Coretax". Sebelum file dibuat, Reksa memvalidasi NPWP, NITKU, NIK, kode satuan, kode barang, dan faktur yang sudah lewat 3 bulan. Setelah diimpor, nomor faktur 17 digit bisa dimasukkan kembali, dan dasbor menghitung mundur ke tanggal 20 dengan pengingat WA/email. Retur pembelian bisa diekspor sebagai XML Retur Faktur Masukan, dan PPh 22 yang dipotong pelanggan tercatat saat pelunasan piutang. Untuk perbandingan dengan software lain, baca perbandingan software PBF 2026. Untuk kriteria lengkap memilih sistem, baca panduan memilih software PBF.
