Nara — Aplikasi HRIS & Payroll dari Absensi sampai Bonus Kinerja
Masih rekap absensi dari mesin dan grup WhatsApp, lalu hitung gaji, lembur, dan bonus di Excel? Nara menyatukan kehadiran, payroll, dan kinerja dalam satu sistem: absensi GPS dan QR, payroll lengkap dengan THR, BPJS, dan bukti potong PPh 21, sampai bonus kinerja yang dihitung otomatis dari capaian KPI. Karyawan mengakses semuanya lewat portal sendiri.
💬 Ingin melihat sistem bekerja langsung? Hubungi tim kami via WhatsApp atau form kontak untuk menjadwalkan sesi demo.
Dihitung dari KPI, disetujui, lalu langsung masuk slip gaji
Masalah yang Sering Dihadapi Tim HR
Rekap absensi manual
Data dari mesin absensi, foto di grup WhatsApp, dan izin lewat chat harus dicocokkan satu per satu sebelum payroll.
Payroll di Excel
Lembur, potongan, BPJS, THR, dan PPh 21 dihitung manual tiap bulan, rawan salah rumus dan sulit ditelusuri.
Penilaian tak terhubung bonus
KPI dan penilaian kinerja dicatat terpisah, sehingga dasar bonus sulit dijelaskan ke karyawan dan manajemen.
PPh 21 Metode TER sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023
Tarif efektif bulanan kategori A, B, dan C dipilih dari status PTKP karyawan. Di masa pajak terakhir, yaitu Desember atau bulan karyawan berhenti, PPh 21 dihitung ulang setahun dengan tarif Pasal 17 lalu dikurangi yang sudah dipotong. THR dan bonus masuk penghasilan bruto bulan pembayarannya, begitu juga premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan.
Bukti Potong Coretax: XML Impor BPMP dan BPA1
Nara menyusun rekap SPT Masa PPh 21/26 Lampiran L-IA dan file XML impor BPMP serta BPA1 yang mengikuti template resmi DJP (PER-11/PJ/2025 s.t.d.d. PER-12/PJ/2026). Sebelum diunduh, data dicek: NPWP 16 digit dan NITKU pemotong, NIK atau NPWP karyawan, status pajak, dan kecocokan bruto. Selama masih ada data yang salah, file belum bisa diunduh. Hanya payroll yang sudah disetujui yang diambil. Cetakan BPA1 memuat penandatangan yang ditunjuk perusahaan; bukti potong resmi tetap diterbitkan di Coretax DJP.
Payroll Otomatis dari Absensi, Lembur, dan Kasbon
Gaji pokok dan komponen gaji diambil dari jabatan dan grade karyawan, dengan tunjangan tetap ditandai karena menjadi dasar lembur, THR, dan pesangon. Hari kerja dihitung dari jadwal atau shift masing-masing; hari kerja tanpa absensi sah dihitung tidak hadir, kecuali hari libur, cuti, izin, atau WFH yang disetujui. Potongan terlambat per kejadian bisa diatur, lembur yang disetujui langsung masuk payroll, dan cicilan kasbon bulan itu dipotong lalu tercatat lunas saat payroll dibayar.
Lembur Sesuai UU 27/2026: Rumus 1/173 dan Batas 4 Jam
Upah sejam dihitung dari (upah pokok + tunjangan tetap) ÷ 173. Di hari kerja, jam pertama dibayar 1,5 kali dan jam berikutnya 2 kali; di hari istirahat dan hari libur resmi, tarifnya 2, 3, lalu 4 kali sesuai pola 5 atau 6 hari kerja (UU 27/2026 Ps. 116 dan 125). Pengajuan yang melewati 4 jam sehari atau 18 jam seminggu ditolak saat diajukan, dan pengajuan yang membuat budget lembur bulanan departemen terlampaui tidak bisa disetujui.
Saldo Cuti Otomatis: Cuti Bersama Tidak Memotong Cuti Tahunan
Hak 12 hari cuti tahunan muncul setelah 12 bulan masa kerja, dengan pilihan kebijakan penuh atau akrual (UU 27/2026 Ps. 118 ayat 5 dan 7). Jumlah hari cuti hanya menghitung hari kerja sesuai jadwal, tanpa hari libur dan cuti bersama, dan saldo dicek saat cuti diajukan, bukan baru saat disetujui. Cuti bersama tidak mengurangi saldo cuti tahunan (ayat 6). Istirahat panjang 30 hari kalender setelah 5 tahun masa kerja tersedia sebagai jenis cuti tersendiri, dan pada tahun itu hak cuti tahunan gugur (ayat 2 huruf c dan ayat 4). Sisa cuti tahunan bisa dibawa ke tahun berikutnya dengan masa berlaku yang diatur HR.
PKWT 2+1+1 Tahun, Surat Peringatan, dan Mutasi dengan Persetujuan
Kontrak PKWT divalidasi sesuai UU 27/2026 Ps. 82 dan 86: kontrak awal paling lama 2 tahun, paling banyak 2 kali perpanjangan masing-masing 1 tahun, total 4 tahun, dan tanpa masa percobaan. Reminder menampilkan batas pencatatan 3 hari kerja, batas pemberitahuan perpanjangan H-7, dan kontrak yang berakhir dalam 30 hari. Uang kompensasi PKWT dihitung otomatis saat kontrak berakhir atau diperpanjang (PP 35/2021 Ps. 15–17). Surat peringatan berlaku 6 bulan secara bawaan dan berakhir otomatis. Mutasi dan promosi baru mengubah jabatan atau departemen setelah disetujui orang lain, bukan oleh pengajunya sendiri.
Tarif BPJS per Periode dan THR sesuai Permenaker 6/2016
Tarif dan batas upah BPJS disimpan per periode, sehingga batas upah Jaminan Pensiun 2026 (Rp11.086.300 sejak Maret 2026) tidak menimpa periode sebelumnya. Tarif JKK mengikuti kelompok risiko perusahaan, termasuk rekomposisi bagi peserta JKP (PP 49/2023). THR dihitung dari masa kerja sampai tanggal hari raya: minimal 1 bulan masa kerja, prorata masa kerja ÷ 12 untuk yang belum setahun, dengan pengingat batas bayar H-7.
Data Pribadi Karyawan sesuai UU PDP dan Bantu Isian WLKP
Karyawan bisa melihat dasar pemrosesan data pribadinya, memberi atau menarik persetujuan untuk pemrosesan tambahan, dan mengunduh salinan datanya dari portal (UU 27/2022 Ps. 7, 20–22). HR mendapat rekap persetujuan. Untuk wajib lapor ketenagakerjaan, Nara menyusun rekap isian dari data karyawan yang bisa diunduh sebagai bahan pengisian WLKP.
PHK dan Pesangon Sesuai UU 27/2026
Kalkulator hak PHK menghitung uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dari tabel Pasal 232, dikalikan pengali sesuai alasan PHK di Pasal 236–249, ditambah uang penggantian hak termasuk sisa cuti yang belum gugur dan uang pisah. Dasar upahnya upah pokok dan tunjangan tetap, dengan perhitungan khusus untuk upah harian dan satuan hasil. Kasus PHK berjalan dengan checklist upaya pencegahan dan risalah bipartit (Pasal 228), peringatan bila alasannya termasuk yang dilarang (Pasal 230), dan difinalkan oleh orang lain dari pembuatnya. Tersedia juga ganti rugi PKWT yang diakhiri lebih awal (Pasal 90), bantuan untuk keluarga pekerja yang ditahan (Pasal 245), dan laporan estimasi kewajiban pesangon seluruh karyawan sebagai persiapan dana cadangan pesangon.
Pengunduran Diri 30 Hari dan Mangkir 5 Hari Kerja
Karyawan mengajukan pengunduran diri tertulis lewat portal dengan tanggal efektif minimal 30 hari setelah pengajuan (UU 27/2026 Pasal 231 huruf i). Pengajuan yang kurang dari 30 hari hanya bisa dengan alasan, lalu HR menerima atau menolak percepatannya. Nara memperingatkan HR bila karyawan masih terikat ikatan dinas, misalnya dari pelatihan yang dibiayai perusahaan, mencatat bahwa karyawan tetap bekerja sampai tanggal efektif, lalu meneruskan ke offboarding dan kalkulator hak (uang penggantian hak dan uang pisah, Pasal 242). Untuk mangkir, Nara mendeteksi otomatis 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan dari absensi dengan memperhitungkan jadwal, shift, cuti, izin, dan hari libur. Dua panggilan tertulis dicatat beserta bukti kirimnya, dan PHK karena mangkir baru bisa diproses setelah keduanya tercatat (Pasal 231 huruf j, Pasal 243). Bila karyawan menyerahkan keterangan dengan bukti sah, status mangkir dibatalkan dan tercatat.
Cuti Khusus dan Upah Selama Cuti atau Sakit
Jenis cuti mengikuti UU 27/2026: cuti melahirkan beserta perpanjangannya, istirahat keguguran, pendampingan istri melahirkan atau keguguran, haid, dan izin dibayar seperti menikah, menikahkan atau mengkhitankan anak, dan keluarga meninggal, dengan batas hari bawaan sesuai Pasal 149 yang bisa dinaikkan perusahaan. Jenis yang mensyaratkan surat dokter wajib berlampiran. Payroll menghitung upah selama cuti melahirkan yang diperpanjang (75% di bulan ke-5 dan ke-6) dan selama sakit berkepanjangan (100%, 75%, 50%, lalu 25% per empat bulan) secara otomatis.
Struktur dan Skala Upah serta Kuota Disabilitas
Dokumen struktur dan skala upah per versi dicatat bersama saran perwakilan pekerja, ditetapkan oleh Admin, lalu bisa dicetak sebagai lampiran Peraturan Perusahaan atau PKB (UU 27/2026 Pasal 146). Nara memberi peringatan bila upah jabatan keluar dari rentang grade atau di bawah upah minimum, menyusun laporan kesesuaian upah untuk karyawan bermasa kerja satu tahun atau lebih, dan menyimpan riwayat peninjauan upah berkala. Di dalam setiap grade, skala upah bisa dirinci per anak tangga masa kerja; Nara memberi peringatan bila upah karyawan bermasa kerja satu tahun atau lebih berada di bawah anak tangganya, dan karyawan bisa melihat pemberitahuan struktur upah untuk dirinya di portal Slip Gaji (PP 36/2021). Laporan kuota karyawan penyandang disabilitas (1% untuk swasta, Pasal 105) tersedia dengan data disabilitas yang hanya bisa dibuka Admin dan HR, dan setiap aksesnya tercatat.
Alih Daya Sesuai UU 27/2026 Pasal 95–100
Perusahaan pemberi pekerjaan mencatat perusahaan alih daya beserta bentuk badan usaha, nomor perizinan berusaha, dan masa berlakunya; Nara memperingatkan bila vendor bukan PT atau izinnya habis (Pasal 99 ayat 5). Perjanjian alih daya disimpan tertulis bersama lampiran dan masa berlakunya (Pasal 95 ayat 1). Jenis pekerjaan dipilih dari jasa penunjang Pasal 95 ayat 3; bila pekerjaan lain dipilih, Nara memperingatkan risiko hubungan kerja beralih demi hukum ke pemberi pekerjaan (Pasal 98). Bagi perusahaan alih daya, Nara mencatat penempatan pekerja per klien dan lokasi, menghitung masa kerja secara kumulatif saat terjadi pergantian perusahaan alih daya untuk batas PKWT (Pasal 99 ayat 4) yang dicek saat kontrak disimpan, dan memperingatkan bila hak normatif dalam perjanjian kerja dikurangi (Pasal 99 ayat 7).
K3 dan SMK3: Pemeriksaan Kesehatan, APD, Insiden, dan Komite K3
Nara menandai perusahaan yang wajib menerapkan SMK3, yaitu yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau berisiko tinggi (UU 27/2026 Pasal 130 ayat 3). Pemeriksaan kesehatan berkala minimal satu kali setahun dicatat per karyawan dengan pengingat jatuh tempo dan lampiran hasil (Pasal 130 ayat 6 huruf f). Karena termasuk data pribadi spesifik, data ini hanya bisa dibuka Admin dan HR, setiap akses tercatat, dan hasilnya tidak ikut di ringkasan maupun pengingat. Nara juga mencatat pelatihan K3, penyerahan alat pelindung diri atas biaya perusahaan, serta register kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan situasi berbahaya beserta status pelaporannya (huruf c, e, g). Insiden yang berakibat disabilitas tertaut ke kalkulator hak PHK. Komite K3 dari unsur pengusaha dan pekerja mencatat anggota, notulen, dan tindak lanjut laporan potensi bahaya yang dikirim karyawan lewat portal (Pasal 131). Kebijakan K3 dan program pencegahan kecelakaan disimpan sebagai dokumen bermasa berlaku. Tenggat pelaporan kecelakaan dan interval pelatihan bisa diatur sendiri sambil menunggu peraturan pemerintah pelaksananya. Fasilitas pertolongan pertama dicatat per lokasi kerja: kotak P3K beserta tanggal pemeriksaannya, ruang kesehatan kerja, sarana transportasi darurat, dan petugas P3K (Pasal 130 ayat 6 huruf d). Checklist tempat kerja memenuhi standar K3 mencatat temuan dan tindak lanjut bertenggat (huruf a). Isi kotak P3K dan rasio petugas diatur sendiri oleh perusahaan sambil menunggu peraturan pemerintah (Pasal 130 ayat 8).
Slip Gaji PDF Berpassword
Atas persetujuan karyawan, slip gaji dikirim ke email sebagai PDF yang dikunci sandi buatan karyawan sendiri. Sandi disimpan terenkripsi dan tidak pernah dikirim lewat email. Slip terkirim otomatis saat payroll dibayar, dan HR bisa mengirim ulang.
Bonus Kinerja yang Dihitung dari Capaian KPI
HR memilih dasar bonus: kelipatan gaji pokok, nominal per jabatan atau grade, atau pool anggaran per departemen. Capaian KPI dikonversi lewat tabel, dikalikan pengali predikat, dan disaring syarat kelayakan seperti masa kerja, kehadiran, serta tidak sedang PIP atau SP. Hasilnya bisa disimulasikan dan diekspor ke Excel, disetujui, disesuaikan dengan alasan yang tercatat, lalu masuk ke payroll dan slip gaji.
Absensi QR Sekali Pakai yang Berganti Tiap 60 Detik
QR pribadi karyawan ditandatangani server dan berlaku 60 detik, lalu berganti otomatis. Setiap kode hanya bisa dipindai sekali, sehingga tangkapan layar QR tidak bisa dipakai untuk menitip absen. Pemindaian dibatasi frekuensinya.
Absensi GPS, Mesin Biometrik, dan Shift
Absensi GPS dicek terhadap area kerja (geofence) yang radiusnya diatur per kantor. Untuk absen dari luar area, HR memilih kebijakan per kantor: tolak, minta verifikasi atasan, atau tandai saja. Indikasi lokasi palsu, seperti lokasi tiruan yang dilaporkan perangkat, akurasi GPS yang tidak wajar, atau perpindahan yang mustahil dari titik absen sebelumnya, diteruskan ke atasan untuk diverifikasi. Status terlambat dihitung dari jadwal atau shift karyawan dengan zona waktu kantor (WIB, WITA, atau WIT). Data mesin absensi biometrik diterima lewat API berkunci dan setiap kiriman tercatat. Jadwal kerja dan shift bisa diatur massal. Tukar shift berjalan dua tahap: rekan menerima, lalu atasan menyetujui.
Payroll Terkunci Setelah Disetujui
Payroll melewati tahap draf, diproses, menunggu persetujuan, disetujui, dan dibayar. Di luar draf, angka tidak bisa diubah, dan payroll yang sudah dibayar dikunci sampai ke level database. Pengaju payroll tidak bisa menyetujuinya sendiri, dan tidak ada yang bisa menyetujui payroll yang memuat gajinya sendiri. Pembatalan persetujuan hanya oleh Admin, wajib beralasan, dan tercatat di audit trail. Gaji siap ditransfer lewat file ekspor untuk BCA, Mandiri, BNI, dan BRI.
Hak Akses per Peran yang Dicek di Server
Setiap API memeriksa hak akses per peran. Manager hanya melihat dan menyetujui pengajuan bawahan langsungnya, dan karyawan hanya melihat datanya sendiri. Tidak ada yang bisa menyetujui cuti, lembur, kasbon, reimbursement, WFH, perjalanan dinas, atau tukar shift miliknya sendiri, termasuk Admin dan HR. Lampiran hanya bisa dibuka oleh yang berhak, dan akun karyawan yang sudah keluar otomatis tidak bisa login setelah tanggal terakhir bekerja.
Reimbursement dengan Plafon dan Kasbon Bercicilan
Plafon reimbursement diatur per jenis klaim dan per jabatan, grade, atau umum, lalu ditegakkan per bulan saat karyawan mengajukan. Kasbon punya jadwal cicilan yang bisa dipantau karyawan dan HR.
KPI, Penilaian Kinerja, 360°, PIP, dan Suksesi
KPI per periode (kuartalan, semesteran, tahunan) dengan target, bobot, realisasi, dan capaian tertimbang. Penilaian kinerja menghasilkan predikat, evaluasi 360° memakai penilai yang terdaftar, matriks kompetensi membandingkan level karyawan dengan level minimum jabatan, PIP dipantau lewat checkpoint, dan rencana suksesi mencatat kandidat beserta tingkat kesiapannya.
Portal Karyawan yang Bisa Dipasang di HP
Portal berbentuk web yang bisa dipasang di layar HP (PWA). Karyawan absen GPS atau QR, mengajukan cuti, lembur, WFH, reimbursement, dan kasbon, melihat slip gaji, mencetak rekap BPA1 miliknya, mengisi realisasi KPI, serta mengikuti pelatihan dan survei.
Dari Absen Pagi sampai Slip Gaji
- Absensi GPS dari portal karyawan, dicatat beserta jaraknya ke area kerja (geofence) yang radiusnya diatur per kantor; absen dari luar area ditandai untuk ditinjau HR
- Absensi QR dan penerimaan data dari mesin absensi biometrik lewat API
- Jadwal kerja, shift, dan tukar shift dengan persetujuan atasan
- WFH/hybrid, hari libur, izin dan cuti dengan saldo yang terhitung otomatis dan dicek saat diajukan; cuti bersama tidak memotong cuti tahunan, istirahat panjang 5 tahunan tersedia
- Lembur sesuai UU 27/2026: (pokok + tunjangan tetap) ÷ 173, batas 4 jam/hari dan 18 jam/minggu, plus kontrol budget lembur per bagian
- Payroll bulanan bertahap (draf, diproses, disetujui, dibayar) dengan persetujuan sebelum dibayar, plus ekspor file transfer gaji untuk BCA, Mandiri, BNI, dan BRI
- Kehadiran, lembur yang disetujui, potongan terlambat, dan cicilan kasbon masuk payroll otomatis; gaji pokok dan komponen gaji dari jabatan dan grade
- THR sesuai Permenaker 6/2016, tarif BPJS per periode (batas upah JP 2026, JKK per kelompok risiko), laporan dan ekspor BPJS, kasbon dengan jadwal cicilan, dan reimbursement dengan plafon bulanan per jenis klaim dan jabatan
- PPh 21 metode TER sesuai PP 58/2023 & PMK 168/2023: tarif efektif bulanan kategori A/B/C sesuai status PTKP, perhitungan ulang Pasal 17 di masa pajak terakhir, THR & bonus masuk bruto bulan pembayaran, premi BPJS Kesehatan pemberi kerja ikut bruto
- Format Coretax (PER-11/PJ/2025 s.t.d.d. PER-12/PJ/2026): rekap SPT Masa PPh 21/26 Lampiran L-IA, file XML impor BPMP dan BPA1 yang mengikuti template resmi DJP dengan cek data sebelum unduh, rekap Formulir BPA1 dengan NPWP, NITKU, dan penandatangan yang ditunjuk, serta laporan selisih PPh 21 tersimpan dibanding simulasi TER; karyawan bisa mencetak rekap BPA1-nya dari portal
- Slip gaji cetak, portal, dan PDF berpassword lewat email atas persetujuan karyawan
- Upah selama cuti melahirkan yang diperpanjang dan sakit berkepanjangan dihitung otomatis
- KPI per periode (kuartalan, semesteran, tahunan): target, bobot, realisasi, dan capaian tertimbang
- Penilaian kinerja berpredikat, evaluasi 360°, peta kompetensi, PIP, dan succession plan
- Bonus kinerja otomatis dari capaian KPI, dengan dasar kelipatan gaji pokok, nominal per grade/jabatan, atau pool per departemen; tabel konversi capaian, pengali predikat, dan syarat kelayakan
- Simulasi dan ekspor Excel, persetujuan, penyesuaian dengan alasan tercatat, lalu masuk ke payroll dan slip gaji
- Data karyawan lengkap: identitas, keluarga, riwayat pendidikan & pekerjaan, atasan langsung, struktur departemen bertingkat dan garis lapor jabatan
- Rekrutmen sampai penerimaan, onboarding dengan checklist
- Kontrak PKWT/PKWTT dengan validasi 2+1+1 tahun, reminder pencatatan dan perpanjangan, serta kompensasi PKWT otomatis; mutasi dan promosi dengan persetujuan; surat peringatan berlaku 6 bulan
- Persetujuan data pribadi (UU PDP) dan unduh data pribadi oleh karyawan; rekap bahan isian WLKP
- Offboarding, kalkulator hak PHK dan pesangon UU 27/2026, ganti rugi PKWT, estimasi kewajiban pesangon, dan exit interview
- Struktur dan skala upah sebagai lampiran PP/PKB dengan anak tangga per masa kerja, peninjauan upah, dan laporan kuota disabilitas
- Alih daya: register vendor, perjanjian, penempatan, dan masa kerja kumulatif untuk batas PKWT
- K3: pemeriksaan kesehatan berkala, pelatihan K3, APD, register insiden, komite K3, fasilitas P3K, checklist tempat kerja, dan lapor bahaya dari portal
- Pengunduran diri lewat portal (minimal 30 hari, cek ikatan dinas) dan deteksi mangkir 5 hari kerja dengan dua panggilan tertulis
- Mitra kerja (hubungan pekerjaan tertentu) terpisah dari data karyawan
- Dokumen karyawan, template surat, aset yang dipinjamkan, dan perjalanan dinas
Karyawan Mengurus Sendiri, HR Tidak Lagi Jadi Loket
- ✓ Absen GPS, QR pribadi, dan WFH dari HP
- ✓ Ajukan izin, cuti, lembur, reimbursement, dan kasbon, lalu pantau statusnya
- ✓ Lihat slip gaji dan unduh bukti potong PPh 21
- ✓ Isi realisasi KPI, lihat penilaian, evaluasi 360°, dan perkiraan bonus bila diaktifkan HR
- ✓ Pelatihan, kompetensi, aset, onboarding, pengumuman, survey, dan helpdesk
- ✓ Asisten panduan aplikasi dan pencarian menu cepat (Ctrl/⌘+K): tanya cara mengajukan cuti atau melihat slip gaji, lalu langsung diarahkan ke menu yang sesuai peran
Data Gaji Hanya Terlihat oleh yang Berhak
- ✓ Hak akses per peran yang diperiksa di server untuk setiap fitur: Manager hanya melihat dan menyetujui pengajuan bawahan langsungnya, karyawan hanya data miliknya
- ✓ Tidak ada yang bisa menyetujui pengajuan cuti, lembur, kasbon, reimbursement, WFH, perjalanan dinas, atau tukar shift miliknya sendiri, termasuk Admin dan HR
- ✓ Payroll terkunci setelah disetujui; payroll yang sudah dibayar tidak bisa diubah, dan setiap pembatalan persetujuan wajib beralasan serta tercatat
- ✓ Lampiran (cuti, reimbursement, dokumen) tidak bisa dibuka lewat tautan publik, hanya oleh yang berhak
- ✓ Absensi QR memakai kode yang berganti otomatis dan hanya sekali pakai
- ✓ Akun karyawan yang sudah keluar otomatis tidak bisa login setelah tanggal terakhir bekerja
Satu Sistem untuk Seluruh Pekerjaan HR
👥 Data Karyawan
⏰ Kehadiran
💰 Payroll
🦺 K3 & Alih Daya
🎯 Kinerja
🧭 Rekrutmen & SDM
🧾 Operasional & Dokumen
📣 Komunikasi
📊 Analitik & Kontrol
🛟 Asisten Bantuan Instan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Nara adalah aplikasi HRIS dan payroll dari ICBDATA. Nara mengelola data karyawan, kehadiran, cuti, lembur, payroll, kinerja, sampai rekrutmen dan offboarding dalam satu sistem, dengan portal untuk karyawan.
Bisa. Kalkulator hak PHK memakai tabel uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Pasal 232, pengali sesuai alasan PHK Pasal 236–249, serta uang penggantian hak dan uang pisah, dengan dasar upah pokok dan tunjangan tetap. Nara juga menyusun estimasi kewajiban pesangon seluruh karyawan.
Karyawan mengajukan pengunduran diri tertulis lewat portal; tanggal efektif minimal 30 hari setelah pengajuan (UU 27/2026 Pasal 231 huruf i), dan percepatan hanya bisa dengan alasan yang diputuskan HR. Nara memperingatkan HR bila karyawan masih terikat ikatan dinas, mencatat bahwa karyawan tetap bekerja sampai tanggal efektif, lalu meneruskan ke offboarding dan kalkulator hak (uang penggantian hak dan uang pisah, Pasal 242). Untuk mangkir, Nara mendeteksi otomatis 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan dari absensi dengan memperhitungkan jadwal, shift, cuti, dan hari libur. PHK karena mangkir baru bisa diproses setelah dua panggilan tertulis tercatat (Pasal 231 huruf j dan Pasal 243), dan server menolak bila belum.
Ya, dari dua sisi. Bagi perusahaan pemberi pekerjaan, Nara mencatat perusahaan alih daya (wajib berbentuk PT dengan perizinan berusaha, Pasal 99 ayat 5), perjanjian alih daya tertulis beserta masa berlakunya, dan jenis pekerjaan: kebersihan, penyediaan makanan, pengamanan, atau angkutan pekerja (Pasal 95 ayat 3). Bila pekerjaan lain dipilih, Nara memperingatkan bahwa pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi dapat membuat hubungan kerja beralih demi hukum ke pemberi pekerjaan (Pasal 98). Bagi perusahaan alih daya, Nara mencatat penempatan pekerja per klien dan menghitung masa kerja secara kumulatif saat terjadi pergantian perusahaan alih daya untuk batas PKWT (Pasal 99 ayat 4).
Nara menandai perusahaan yang wajib menerapkan SMK3, yaitu yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau berisiko tinggi (Pasal 130 ayat 3). Nara juga mencatat pemeriksaan kesehatan berkala minimal setahun sekali dengan pengingat jatuh tempo, pelatihan K3, penyerahan alat pelindung diri, register kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan situasi berbahaya beserta status pelaporannya, serta anggota dan notulen komite K3 dari unsur pengusaha dan pekerja (Pasal 131). Karyawan bisa melaporkan potensi bahaya dari portal. Data kesehatan hanya bisa dibuka Admin dan HR, dan setiap aksesnya tercatat. Tenggat pelaporan kecelakaan bisa diatur sendiri sambil menunggu peraturan pemerintah pelaksananya.
Ya. Jenis cuti dan izin dibayar mengikuti UU 27/2026, dengan batas hari bawaan dan lampiran surat dokter bila diwajibkan. Upah selama perpanjangan cuti melahirkan dan sakit berkepanjangan dihitung otomatis di payroll.
Sudah untuk perhitungan yang langsung terdampak: rumus lembur (upah pokok + tunjangan tetap) ÷ 173 dengan batas 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, cuti bersama yang tidak memotong cuti tahunan, istirahat panjang 30 hari setelah 5 tahun, serta validasi PKWT paling lama 2 tahun dengan 2 kali perpanjangan @1 tahun dan tanpa masa percobaan.
Ya. Saat payroll dibuat, Nara menghitung hari kerja dari jadwal atau shift, potongan ketidakhadiran dan keterlambatan, lembur yang sudah disetujui, serta cicilan kasbon bulan itu. Gaji pokok dan komponen gaji diambil dari jabatan dan grade karyawan.
Tidak. Sesuai UU 27/2026 Pasal 118 ayat (6), cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. Hari cuti bersama juga tidak ikut dihitung saat karyawan mengajukan cuti tahunan.
Bisa. Karyawan absen dari portal di HP, dan lokasinya dicatat beserta jaraknya ke area kerja (geofence) yang radiusnya diatur HR per kantor; absen dari luar area ditandai untuk ditinjau HR. Selain GPS, tersedia absensi QR dan penerimaan data dari mesin absensi biometrik lewat API.
Bisa. HR membuat skema bonus per periode KPI (kelipatan gaji pokok, nominal per grade atau jabatan, atau pool anggaran per departemen), mengatur tabel konversi capaian, pengali predikat penilaian, dan syarat kelayakan. Hasilnya bisa disimulasikan dan diekspor ke Excel, disetujui, lalu masuk langsung ke payroll dan slip gaji.
Ya. Payroll Nara mencakup THR dan laporan BPJS, dan PPh 21 dihitung dengan metode tarif efektif rata-rata (TER) sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023: tarif efektif bulanan kategori A/B/C sesuai status PTKP untuk Januari–November, lalu perhitungan ulang dengan tarif Pasal 17 di masa pajak terakhir (Desember atau bulan karyawan berhenti). THR, bonus, dan premi BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan ikut dihitung dalam penghasilan bruto. Rekap bukti potong BPA1 bisa dicetak karyawan dari portal.
Ya. Nara memakai format Coretax sesuai PER-11/PJ/2025 s.t.d.d. PER-12/PJ/2026. Rekap SPT Masa PPh Pasal 21/26 disusun sebagai Lampiran L-IA (Daftar Pemotongan Bulanan), menggantikan formulir 1721-I yang sudah tidak dipakai. Nara juga menyiapkan file XML impor BPMP (bukti pemotongan bulanan pegawai tetap) dan BPA1 (masa pajak terakhir) yang mengikuti template impor resmi DJP, untuk diimpor lewat menu eBupot di Coretax. Sebelum diunduh, data dicek: NPWP dan NITKU pemotong, NIK atau NPWP karyawan, dan status pajak; data yang belum lengkap masuk daftar perbaikan dan file belum bisa diunduh. Cetakan BPA1 memuat NPWP dan NITKU pemotong serta penandatangan yang ditunjuk perusahaan, dengan keterangan bahwa itu rekap; bukti potong resmi tetap diterbitkan dan ditandatangani di Coretax DJP.
Ya. Lewat portal karyawan, karyawan bisa absen, mengajukan cuti, lembur, reimbursement, dan kasbon, melihat slip gaji dan bukti potong, mengisi KPI, serta melihat penilaian kinerjanya.
Tidak. QR pribadi karyawan ditandatangani server, berlaku 60 detik, lalu berganti otomatis. Setiap kode hanya bisa dipindai sekali, jadi tangkapan layar yang sudah dipakai atau kedaluwarsa ditolak.
Bisa. Setelah payroll disetujui, Nara mengekspor file transfer gaji untuk BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Payroll yang sudah dibayar terkunci dan tidak bisa diubah.
Hak akses diperiksa di server untuk setiap fitur. Karyawan hanya melihat datanya sendiri, Manager hanya bawahan langsungnya, dan data payroll hanya dibuka peran yang diberi izin. Tidak ada yang bisa menyetujui pengajuan cuti, lembur, kasbon, reimbursement, WFH, perjalanan dinas, atau tukar shift miliknya sendiri, dan akun karyawan yang sudah keluar otomatis diblokir.
Bisa. HR mengatur budget lembur bulanan per departemen. Pengajuan yang membuat budget terlampaui tidak bisa disetujui. Nilai upah lembur dihitung otomatis dari jam lembur yang diajukan.
Biaya bergantung pada jumlah karyawan, cabang, dan kebutuhan penyesuaian. Tim ICBDATA akan memberikan penawaran setelah sesi konsultasi gratis.
Bisa. Hubungi tim kami via WhatsApp atau form kontak untuk menjadwalkan sesi demo dan melihat alur kerjanya langsung, dari absensi, payroll, sampai bonus kinerja.
Lihat Nara Bekerja Langsung
Jadwalkan sesi demo bersama tim ICBDATA untuk melihat bagaimana Nara menyesuaikan dengan alur HR perusahaan Anda.
